RUU APBN 2027 Tambah Aturan Audit Khusus untuk Restitusi Pajak
Ringkasan TEI
Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 akan menambahkan aturan baru tentang pemeriksaan khusus untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak. Aturan ini disepakati dalam pembahasan tingkat I RUU APBN 2027 oleh Badan Anggaran DPR RI, pemerintah, dan Bank Indonesia. Pasal 37 dalam RUU APBN 2027 memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk melakukan audit khusus ini, berbeda dengan UU APBN 2026 yang hanya mengatur audit penerimaan negara secara umum. Penambahan aturan ini muncul di tengah target penerimaan pajak tahun 2027 sebesar Rp 2.911,95 triliun dan realisasi pencairan restitusi pajak yang mencapai Rp 191,82 triliun hingga 31 Agustus 2026.
Kenapa Ini Penting
Aturan baru ini berarti pengembalian kelebihan bayar pajak akan diperiksa lebih ketat, yang bisa membuat prosesnya lebih lama bagi perusahaan atau perorangan yang mengajukan. Ini tidak langsung berdampak pada cicilan atau harga belanja, tapi bisa memengaruhi arus kas perusahaan yang bergantung pada pengembalian pajak.