APBN 2027 Beri Wewenang Menkeu Audit Khusus Restitusi Pajak
Ringkasan TEI
Pemerintah dan DPR RI sudah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi Undang-Undang pada 29 September 2026. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah perluasan wewenang Menteri Keuangan untuk memeriksa dan mengaudit penerimaan negara. Wewenang ini termasuk audit khusus untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang lebih dikenal sebagai restitusi pajak. Aturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan dan audit ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Kenapa Ini Penting
Aturan ini tidak langsung berdampak pada cicilan, harga belanja, tabungan, atau pekerjaan pembaca biasa. Ini lebih mengatur cara pemerintah mengelola pengembalian kelebihan bayar pajak dari perusahaan atau individu yang membayar pajak lebih dari seharusnya.